INGATKAN :Fraksi PKS Kalsel ingatkan kemandirian Fiskal Jangan bebani masyarakat/foto:anaBANUATODAY.COM,BANJARMASIN-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengingatkan kembali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dalam mewujudkan kemandirian fiskal tidak dilakukan dengan membebani masyarakat.
Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Perubahan APBD (APBD-P) Kalsel Tahun 2026, di Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Pendapat akhir Fraksi PKS dibacakan oleh Habib Hamid Bahasyim mengatakan, kemandirian fiskal memang penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.
"Sehingga upaya tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan tidak berujung pada penambahan beban melalui kebijakan pajak maupun retribusi daerah," katanya.
Dilanjutkannya, Fraksi PKS mendorong Pemprov Kalsel dalam mempertimbangkan penerbitan obligasi syariah atau sukuk daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan percepatan pembangunan. Penerbitan sukuk daerah cukup relevan dengan karakteristik masyarakat Kalsel yang religius.
Tidak hanya itu, ia juga mengapresiasi adanya peningkatan pendapatan dan belanja daerah.
Ia pun mengingatkan, agar tambahan anggaran tersebut benar-benar diarahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Pemanfaatan APBD-P 2026 harus betul-betul menyentuh kebutuhan rakyat banyak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.(Yln/rdh)