 |
| TUNTUTAN: Supian HK saat menerima aspirasi massa/Foto Humas DPRD Kalsel |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., bersama sejumlah anggota dewan menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama terkait distribusi BBM bersubsidi, antrean panjang di SPBU, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Aksi yang melibatkan mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat itu menjadi ruang penyampaian aspirasi mengenai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. DPRD Kalsel menyatakan akan mencermati berbagai masukan tersebut sesuai fungsi dan kewenangannya.
Supian HK menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam mengawal persoalan daerah. Ia juga mengajak seluruh pihak menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang berlaku agar berbagai persoalan dapat ditindaklanjuti secara konstruktif.
Mengenai distribusi BBM bersubsidi, Supian menjelaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel sebelumnya telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada satuan tugas (Satgas) terkait. Karena itu, perkembangan pelaksanaan rekomendasi tersebut perlu dipantau untuk mengetahui efektivitas penanganan di lapangan.
“Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujarnya.
Ia turut menyoroti antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Pal 5. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pengemudi angkutan dan pengguna BBM lainnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai perlu diperkuat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola distribusi BBM agar lebih tertib serta memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.
DPRD Kalsel melalui Pansus terkait akan terus memantau tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan. Evaluasi terhadap kinerja pihak terkait juga diperlukan untuk memastikan upaya penanganan menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.
Selain persoalan BBM, tuntutan massa turut menyinggung penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari perhatian masyarakat yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi berwenang.
Meski aksi sempat diwarnai ketegangan, penyampaian aspirasi diharapkan tetap berlangsung dengan mengedepankan dialog dan ketertiban. DPRD Kalsel menegaskan pentingnya komunikasi terbuka agar berbagai persoalan yang disuarakan masyarakat dapat dibahas dan ditangani melalui mekanisme yang sesuai. (naz/fsl)