 |
| DUKUNG: Supian HK hadir dalam kegiatan Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025. - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BANJARBARU - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dr. Hc. H. Supian HK, SH, MH, turut hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 yang digelar dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel periode 2025–2029. Acara tersebut berlangsung pada Senin, 5 Mei 2025, di Auditorium KH. Idhan Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Usai menghadiri kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, Supian HK menyampaikan rasa syukur atas kehadiran perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menilai kehadiran dua kementerian ini menunjukkan keseriusan dalam merancang pembangunan lima tahun ke depan.
Supian juga menegaskan bahwa DPRD Kalsel menyambut baik pelaksanaan Musrenbang yang menjadi bagian penting dalam merumuskan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah pusat. Namun, ia menekankan agar Musrenbang tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, melainkan benar-benar direalisasikan melalui program konkret.
Ia menyatakan komitmen DPRD untuk mendukung penuh program-program yang diajukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur selama berorientasi pada kepentingan masyarakat luas serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Supian bahkan menyebut DPRD siap mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas dalam skema pembangunan jangka panjang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Alpiya Rakhman, SE, MM, mengingatkan pentingnya keselarasan data antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota di Kalsel. Ia mengutip penekanan dari Kemendagri agar seluruh kepala daerah aktif melakukan verifikasi dan pendataan langsung di lapangan.
Alpiya menyampaikan harapan agar seluruh data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mencegah kesalahan distribusi bantuan atau program sosial. Ia mendorong kepala daerah untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data yang dilaporkan dari tingkat desa.
Musrenbang kali ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Forkopimda Kalsel, anggota DPD RI, serta kepala daerah se-Kalsel. Hadir sebagai narasumber antara lain Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof. Dr. Akmal Malik, dan perwakilan dari Bappenas, KLHK, serta beberapa pejabat kementerian lainnya yang bergabung secara daring. (naz/fsl)