 |
| INKLUSI: Kepala OJK Kalimantan Selatan, Agus Maiyo - Foto Istimewa |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - OJK Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan sektor jasa keuangan di Banua berada pada kondisi yang terjaga dan mampu menopang upaya memperluas inklusi keuangan. Hal ini terlihat melalui kinerja positif industri perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, serta peningkatan kegiatan edukasi dan pelindungan konsumen.
Hingga September 2025, aset perbankan di Kalsel mengalami peningkatan 12,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp110,39 triliun. Pertumbuhan tersebut juga diikuti naiknya DPK sebesar 12,37 persen (yoy) serta meningkatnya penyaluran kredit 9,19 persen (yoy).
“Kredit investasi menjadi pendorong utama, tumbuh hampir 25 persen hingga mencapai Rp23,06 triliun, dengan penyaluran terbesar masih berada di Kota Banjarmasin,” ujar Kepala OJK Kalimantan Selatan Agus Maiyo, Kamis (30/10/2025).
Ia menambahkan bahwa profil risiko juga terjaga dengan NPL net di angka 1,24 persen, sementara LDR berada pada level 82,79 persen.
Perbankan syariah juga mencatatkan pertumbuhan positif dengan peningkatan aset 10,22 persen (yoy), DPK 1,00 persen (yoy), dan pembiayaan 11,28 persen (yoy). Financing to Deposit Ratio (FDR) berada di 96,33 persen dengan NPF net 0,73 persen.
“Indikator tersebut memperlihatkan bahwa sektor perbankan syariah di Kalsel berjalan stabil dan memiliki kemampuan yang baik dalam memitigasi risiko,” ungkapnya.
Penyaluran kredit didominasi rumah tangga (37,55 persen), pertanian (19,46 persen), dan perdagangan (15,20 persen).
Agus juga menyoroti perkembangan pasar modal. Per Agustus 2025, kepemilikan saham di Kalsel tumbuh 33,42 persen (yoy) menjadi Rp114,137 triliun. Nilai transaksi saham mencapai Rp1,57 triliun dan jumlah investor naik 23,49 persen (yoy).
“Meningkatnya aktivitas investasi menandakan literasi dan kepercayaan publik terhadap pasar modal ikut tumbuh,” tuturnya.
Perusahaan pergadaian swasta mencatatkan pertumbuhan pinjaman 61,59 persen (yoy) atau sebesar Rp912 miliar per Mei 2025.
Sementara itu, untuk layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI), per Juni 2025 tercatat outstanding pinjaman sebesar Rp958 miliar dengan total 336.953 akun peminjam. Adapun tingkat wanprestasi (TWP90) masih terkendali di level 2 persen.
“Piutang pembiayaan per Juli 2025 sedikit terkontraksi menjadi Rp11,9 triliun, didominasi sektor pertambangan. NPF naik tipis ke 2,12 persen namun tetap terkendali, sementara modal ventura tumbuh 13,86 persen dengan pembiayaan Rp100,9 miliar,” ucap Agus Maiyo.
Sementara itu, modal ventura mencatat pertumbuhan pembiayaan penyertaan sebesar Rp100,9 miliar (13,86 persen yoy) dengan NPF 1,82 persen.
Hingga 25 Oktober 2025, OJK Kalsel telah menggelar 78 kegiatan edukasi dengan total 17.874 peserta, mayoritas pelajar/mahasiswa, ASN, serta masyarakat umum.
Dalam momentum Bulan Inklusi Keuangan 2025, OJK menyelenggarakan 9 rangkaian kegiatan bekerja sama dengan pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha keuangan, dan perguruan tinggi.
TPAKD se-Kalsel mencatat pembukaan 37.543 rekening Simpanan Pelajar, serta penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) senilai Rp4,35 miliar kepada 560 debitur.
Atas kontribusinya dalam percepatan akses keuangan, Pemerintah Kota Banjarmasin meraih TPAKD Award melalui program inovatif, seperti pengelolaan sampah menjadi tabungan emas dan UMARA (UMKM Maju dan Sejahtera).
Di sisi layanan konsumen, terdapat 13.769 permintaan SLIK baik online maupun walk-in. OJK juga menerima 516 pengaduan, mayoritas terkait SLIK, perilaku penagihan, dan fraud eksternal. Pengaduan terbanyak diarahkan kepada bank umum konvensional, penyelenggara pendanaan, dan perusahaan pembiayaan.
Untuk mendorong ketahanan pangan serta akses pembiayaan petani, telah ditandatangani komitmen bersama pengembangan Program Budidaya Padi Apung pada 14 Oktober 2025 di Kabupaten Banjar. Program ini melibatkan pemerintah daerah, dinas pertanian, BULOG, BPR Martapura Banjar Sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan, dan kelompok tani Suka Maju.
“Kami berharap sinergi ini bisa menjadi alternatif pertanian yang lebih berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah,” tutup Agus.
(naz/fsl)