 |
| Gubernur Kalsel H Muhidin dalam rapat paripurna DPRD Kalsel |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan anggaran APBD 2026 dikelola dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel dengan agenda pengesahan ABD 2026, Selasa (25/11/2025).
“APBD bukan hanya deretan angka dalam dokumen anggaran, tetapi instrumen yang membawa harapan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah harus memberi manfaat dan hasil yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kalimantan Selatan,” tegas Gubernur dalam pidatonya.
Sebelumnya, Pemprov Kalsel resmi menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Selasa (25/11).
DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati dua agenda penting, yakni; Persetujuan bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah, dan Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur atas keputusan DPRD terhadap penetapan APBD tersebut.
Gubernur menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan selaras dengan tema pembangunan RKPD 2026:
“Meningkatkan daya saing, inovasi, dan pengembangan sektor unggulan daerah dalam mendukung pusat distribusi regional.”
Visi pembangunan yang terus diperkuat adalah, “Bekerja Berkelanjutan, Berbudaya Religi dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”
Prioritas Utama dalam APBD 2026 dalam penyampaiannya, Gubernur menyebut beberapa prioritas yang difokuskan dalam APBD 2026, di antaranya:
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, Penguatan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata, Pembangunan dan pemerataan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
Penguatan kapasitas lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, dan penanggulangan bencana, dan Reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang efisien dan berintegritas.
“Kita ingin anggaran ini bergerak sejalan dengan kebutuhan masyarakat: membantu, memperkuat, dan membuka peluang bagi pemerataan pembangunan di seluruh Banua,” kata Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh unsur pemerintahan, DPRD, perangkat daerah, serta masyarakat untuk memperkuat sinergi dan pengawasan bersama.
Ia menekankan pentingnya perencanaan matang agar pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan dan langsung menyentuh kepentingan publik.
“Dengan kerja bersama, kolaborasi, dan komitmen, kita pastikan APBD 2026 berjalan tepat sasaran, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.”
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas dinamika dan kontribusi selama proses pembahasan anggaran.
“Semoga kemitraan dan komunikasi yang telah terbangun ini terus terjaga, sehingga kita dapat mewujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, religius, dan sejahtera,” tutupnya. (mc/ewa)