![]() |
| KOMITMEN: DPRD Kabupaten Banjar berkomitmen dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan - Foto Dok Istimewa |
BANUATODAY.COM, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi melalui kehadiran langsung dalam kegiatan Sosialisasi Antikorupsi yang digelar Pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar H. Irwan Bora bersama Ketua Komisi III DPRD H. Abdul Razak, sebagai representasi kuat peran legislatif dalam mendukung penguatan integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Kehadiran unsur pimpinan DPRD ini menjadi simbol penting sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendorong sistem pemerintahan yang akuntabel, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Wakil Ketua DPRD Banjar, H. Irwan Bora, menegaskan bahwa pengawasan terhadap jalannya pembangunan dan penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara bersama demi mencegah adanya praktik koruptif.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam mengawal perencanaan dan penganggaran daerah agar bebas dari intervensi koruptif,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi strategis sebagai lembaga pengawasan yang memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Ketua Komisi III DPRD Banjar H. Abdul Razak juga menunjukkan dukungan terhadap upaya pencegahan korupsi melalui penguatan edukasi dan peningkatan integritas aparatur pemerintahan.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Kalimantan Selatan yang menekankan pentingnya budaya antikorupsi dalam birokrasi.
Melalui partisipasi aktif DPRD Banjar, kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda edukasi, tetapi juga memperkuat peran legislatif sebagai pengawal kebijakan daerah yang bersih dan bertanggung jawab.
DPRD Banjar berharap kolaborasi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan seluruh ASN dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang profesional, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan pengawasan yang optimal dan komitmen bersama, Kabupaten Banjar diharapkan mampu terus menjaga integritas pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. (naz/fsl)

