 |
| PERHATIAN: DPRD Kabupaten Banjar soroti pelayanan PTAM Intan Banjar di wilayah Tatah Makmur dan Aluh-Aluh - Foto Dok Istimewa |
BANUATODAY.COM, MARTAPURA – Pelayanan air bersih PT Air Minum (PTAM) Intan Banjar menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Banjar dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Kamis (30/4/2026).
Rapat berlangsung panas ketika anggota DPRD Kabupaten Banjar, Sunardi, menyoroti belum meratanya distribusi air bersih, khususnya di wilayah pelosok seperti Tatah Makmur dan Aluh-Aluh.
Menurut Sunardi, persoalan utama bukan sekadar besaran dividen perusahaan, melainkan pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap akses air bersih yang hingga kini masih banyak dikeluhkan.
Ia mengungkapkan, banyak warga bersama kepala desa menyampaikan keluhan terkait jaringan air yang sudah terpasang, namun distribusinya tidak berjalan optimal.
“Kalau sudah berlangganan, itu hak pelanggan yang wajib dipenuhi,” tegas politisi Partai Golkar dari Dapil IV.
Sunardi juga meminta penjelasan rinci mengenai akar persoalan, baik dari sisi kapasitas produksi maupun distribusi, sembari mengingatkan agar pelayanan publik tidak dijadikan kepentingan politik.
Menanggapi kritik tersebut, Direktur Utama PTAM Intan Banjar, Syaiful Anwar, menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas intake menjadi faktor utama terhambatnya distribusi air.
Saat ini, kapasitas distribusi PTAM hanya sekitar 500 liter per detik, sementara kebutuhan ideal mencapai 700 liter per detik untuk melayani enam kecamatan secara maksimal.
Sebagai solusi, PTAM merencanakan pembangunan intake baru di Sungai Tabuk guna memperluas layanan ke wilayah Gambut, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, dan Aluh-Aluh.
PTAM juga masih bergantung pada pasokan air baku dari BPAM Banjarbakula serta pengolahan Sungai Martapura.
Selain keterbatasan kapasitas, sejumlah kendala teknis seperti posisi jaringan pipa yang berada di atas jembatan turut memengaruhi tekanan distribusi air ke masyarakat.
“Kami tetap mengedepankan fungsi sosial. Untuk wilayah yang tidak teraliri, kami kirim air dengan tangki,” ujar Syaiful.
Namun, pernyataan tersebut mendapat respons kritis dari anggota DPRD Fraksi Gerindra, Helda Rina, yang menilai distribusi bantuan air melalui mobil tangki belum terlihat nyata di sejumlah wilayah terdampak.
“Yang disampaikan Dirut soal bantuan air itu hampir tidak pernah saya temui. Jangan sampai ada wilayah yang dianaktirikan,” tegasnya.
Di lapangan, banyak rumah warga di Kecamatan Tatah Makmur telah memiliki meteran air, namun layanan tetap tidak berjalan selama bertahun-tahun.
Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat dan mendorong sebagian warga mempertimbangkan beralih ke layanan air dari daerah lain.
DPRD Kabupaten Banjar menegaskan PTAM Intan Banjar harus segera melakukan pembenahan menyeluruh agar pelayanan air bersih benar-benar merata dan dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa pengecualian. (naz/fsl)